Indonesia                    


Domestic Regulation (PRT))

Find out who and how we are? Subject of who we are and how we got started.

PERATURAN RUMAH TANGGA

IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)

 

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Tata Cara Dan Syarat Menjadi Anggota IKADIN

 

(1)    Tata Cara dan Syarat Menjadi Anggota Biasa:

a.   Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ditempat pemohon berdomisili dan dalam hal di tempat domicili pemohon belum ada DPC, maka permohonan dapat diajukan kepada DPC terdekat dengan domisili pemohon. Dengan melampirkan foto copy sesuai aslinya :

-       Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

-       Ijazah pendidikan tinggi ilmu hukum yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;

-       Surat Keputusan Pengangkatan sebagai advokat;

-       Berita Acara Sumpah sebagai Advokat.

-       Sertifikat pendidikan advokat (khusus bagi Advokat yang diangkat setelah berlakunya Undang Undang Advokat)

-       Sertifikat ujian advokat (khusus bagi Advokat yang diangkat setelah berlakunya Undang Undang Advokat)

-       Pas foto berwarna terbaru belatar belakang merah ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

b.   Membayar uang pendaftran yang telah ditetapkan oleh DPP.

c.   Melampirkan surat rekomendasi dari 2 (dua) orang yang sudah lebih dahulu menjadi Anggota.

d.   Surat permohonan berikut lampirannya selanjutnya diverifikasi oleh DPC yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima dan dalam hal permohonan telah memenuhi syarat, maka pemohon diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) setempat.

e.   Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima oleh DPP, maka DPP harus segera menerbitkan Kartu Advokat IKADIN.

f.    Dalam hal DPC berpendapat permohonan pemohon tidak memenuhi syarat, maka paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima, DPC mengembalikan permohonan pemohon disertai alasannya.

g.   Bagi pemohon yang permohonannya dikembalikan dapat mengajukan permohonan lagi dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

h.   Setiap Anggota IKADIN hanya dibenarkan terdaftar menjadi Anggota di satu DPC.

i.     Setiap perpindahan Anggota dari satu DPC ke DPC lainnya harus mendapatkan surat pengantar pindahdari DPC dimana ia masih terdaftar sebagai Anggota, yang ditujukan kepada DPC yang dituju.

j.     Setiap perpindahan Anggota dilaporkan baik oleh DPC asal maupun oleh DPC yang dituju kepada DPP melalui DPD untuk dicatat dalam buku daftar Anggota.

 

(2)    Tata Cara dan Syarat Menjadi Anggota Kehormatan:

a.   Keanggotaan Anggota Kehormatan dapat diajukan oleh DPC, DPD atau DPP, yang selanjutnya diputuskan dalam suatu rapat pleno DPP dan diangkat oleh DPP dengan suatu surat keputusan.

b.   Anggota Kehormatan harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 2

Kewajiban dan Hak Anggota Biasa

 

(1)    Kewajiban Anggota

a.   Membayar iuran anggota yang telah ditetapkan.

b.   Melaporkan pengangkatan dirinya sebagai pejabat negara baik pada saat mulai maupun pada saat selesai menjalankan jabatannya kepada DPP melalui DPC;

c.   Tunduk kepada Kode Etik Advokat yang berlaku.

d.   Tunduk kepada Anggaran Dasar (AD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) IKADIN.

e.   Tunduk kepada keputusan MUNAS maupun RAKERNAS.

f.    Tunduk kepada keputusan MUSCAB maupun MUSDA.

g.   Tunduk kepada kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan oleh DPP, DPC dan DPC.

h.   Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Advokat.

 

(2)    Hak Anggota

a.   Mendapatkan Kartu Advokat.

b.   Mendapatkan pembelaan dari organisasi dalam hal Anggota IKADIN terkena masalah hukum dalam hal menjalankan profesinya sebagai Advokat.

c.   Berhak mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh IKADIN.

d.   Berhak untuk bersuara dan memilih serta dipilih sebagai pengurus IKADIN, baik tingkat DPC, tingkat DPD maupun tingkat DPP.

 

Pasal 3

Berakhirnya Keanggotaan Anggota Biasa

(1)    Anggota yang meninggal dunia secara otomatis berakhir sebagai Anggota IKADIN sejak ia meninggal dunia.

(2)    Pengunduran diri seorang Anggota IKADIN dilakukan dengan cara mengajukan surat pengunduran diri kepada DPC dimana ia terdaftar sebagai Anggota, selanjutnya oleh DPC nama yang bersangkutan dihapus dari daftar Anggota dan oleh DPC pengunduran diri tersebut dilaporkan kepada DPP memalui DPD untuk dihapus dari daftar Anggota.

(3)    Pemberhentian sementara seorang dari keanggotaan IKADIN hanya dapat dilakukan oleh DPP berdasarkan alasan-alasan dan tata cara sebagai berikut:

a.   Jika Anggota melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan IKADIN.

b.   Jika Anggota melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau Peraturan Rumah Tangga.

c.   Jika Anggota melanggar atau tidak melaksanakan keputusan atau kebijakan organisasi.

d.   Jika Anggota tidak membayar iuran bulanan yang telah ditetapkan oleh organisasi selama 1 (satu) tahun berturut-turut.

e.   Sebelum sanksi pemberhentian sementara dijatuhkan, terhadap Anggota yang bersangkutan diberi peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 2 (dua) kali oleh DPC dimana ia terdaftar sebagai Anggota dalam hal yang bersangkutan menjadi pengurus DPC maka peringatan tertulis dilakukan oleh DPD.

f.    Jika peringatan tertulis tidak dihiraukan oleh Anggota, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diketahui Anggota tidak menghiraukan peringatan, maka DPC segera membuat surat pengajuan usulan pemberhentian sementara kepada DPP melalui DPD.

g.   Dalam waktu paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak pengajuan dari DPC diterima, maka DPP memutuskan pengajuan tersebut.

h.   DPP berwenang untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan pengajuan dari DPC.

i.     Dalam hal DPP mengabulkan, maka DPP segera mengeluarkan Surat Keputusan untuk itu dan segera mengirimkan kepada Anggota yang bersangkutan dengan tembusan kepada DPC.

j.     Dalam hal DPP tidak mengabulkan, maka DPP segera memberitahukan hal itu kepada DPC.

k.   Sanksi pemberhentian sementara dapat dijatuhkan paling lama 1 (satu) tahun.

l.     Anggota yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dapat membela diri bahwa dirinya tidak bersalah dihadapan MUNAS IKADIN.

m. MUNAS IKADIN berwenang memutuskan apakah penjatuhan sanksi pemberhentian sementara tersebut dibenarkan atau tidak dibenarkan.

n.   Dalam hal MUNAS IKADIN memutuskan penjatuhan sanksi tidak dibenarkan, maka MUNAS IKADIN mengambil keputusan merehabilitasi nama baik Anggota yang bersangkutan dan dalam hal sanksi masih berjalan maka berlakunya sanksi menjadi gugur.

o.   Keputusan yang diambil dalam MUNAS IKADIN tersebut bersifat final dan mengikat.

 

(4)    Pemberhentian tetap seorang dari keanggotaan IKADIN hanya dapat dilakukan oleh DPP berdasarkan alasan-alasan dan tata cara sebagai berikut:

a.   Jika Anggota kehilangan statusnya sebagai seorang Advokat.

b.   Jika Anggota menjelek-jelekan organisasi, baik secara lisan atau tertulis.

c.   Jika Anggota mempunyai keanggotaan ganda dengan menjadi anggota organisasi Advokat lain.

d.   Terhadap tindakan tersebut huruf b dan atau c telah diberikan peringatan tertulis oleh DPP sebanyak 2 (dua) kali, tetapi tidak dihiraukan oleh yang bersangkutan.

e.   Usulan pemberhentian tetap keanggotaan seorang Anggota dilakukan oleh DPC kepada DPP dengan tembusan kepada DPD.

f.    Sebelum mengambil keputusan pemberhentian tetap terhadap keanggotaan seorang Anggota, DPP terlebih dahulu mendengar pendapat dari Dewan Kehormatan.

g.   Jika DPP mengambil keputusan memberhentikan tetap terhadap keanggotaan Anggota, salinan keputusan diberitahukan kepada DPC dengan tembusan kepada DPD dan DPC mencoret nama yang bersangkutan dari daftar Anggota.

h.   Anggota yang dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dapat membela diri bahwa dirinya tidak bersalah dihadapan MUNAS IKADIN.

i.     MUNAS IKADIN berwenang mengambil keputusan apakah penjatuhan sanksi pemberhentian tetap tersebut dibenarkan atau tidak dibenarkan.

j.     Dalam hal MUNAS IKADIN memutuskan penjatuhan saksi tidak dibenarkan maka MUNAS IKADIN merehabilitasi nama baik yang bersangkutan dan memerintahkan DPP untuk memulihkan keanggotaan yang bersangkutan.

k.   Keputusan yang diambil dalam MUNAS IKADIN tersebut bersifat final dan mengikat.

 

Pasal 4

Kewajiban dan Hak Anggota Kehormatan

(1)    Kewajiban Anggota Kehormatan:

a.   Anggota Kehormatan berkewajiban turut mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum dan atau pembangunan hukum nasional.

b.   Anggota Kehornatan berkewajiban mendukung IKADIN sebagai organisasi Advokat di Indonesia yang memperjuangkan tegaknya hukum, demokrasi dan hak asasi manusia di Negara Republik Indonesia.

 

(2)    Hak Anggota Kehormatan:

a.   Anggota Kehormatan berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Pengenal Anggota Kehormatan IKADIN.

b.   Anggota Kehormatan berhak untuk hadir dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh IKADIN.

c.   Anggota Kehormatan berhak untuk menjadi Anggota Dewan Penasehat atau Anggota Dewan Kehormatan.

Pasal 5

Berakhirnya Keanggotaan Anggota Kehormatan

(1)    Keanggotaan Anggota Kehormatan berakhir karena meninggal dunia atau mengundurkan diri.

(2)    Anggota Dewan Kehormatan yang meninggal dunia secara otomatis berakhir sebagai Anggota Kehormatan IKADIN.

(3)    Pengunduran diri seorang Anggota Kehormatan IKADIN dilakukan dengan cara mengajukan surat pengunduran diri kepada DPP.

(4)    Terhadap Anggota Kehormatan tidak ada pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.

 

BAB II

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 6

Pembentukan Dewan Pimpinan Pusat

(1)    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dibentuk melalui atau atas mandat dari Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan berkedudukan di tempat kedudukan Mahkamah Agung RI.

(2)    Pelantikan atau peresmian kepengurusan DPP dilakukan oleh Ketua Dewan Kehormatan.

Pasal 7

Syarat-Syarat Menjadi Pengurus DPP

a.      Anggota Biasa;

b.      Telah menunjukkan dedikasi yang tinggi kepada IKADIN;

c.      Khusus Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal telah pernah menjadi pengurus DPP IKADIN;

d.      Telah menjalankan praktek sebagai Advokat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun;

e.      Tidak merangkap sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Advokat dan atau pengurus partai politik, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;

f.       Khusus calon pengurus yang telah pernah dijatuhi hukuman penjara karena terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baru dapat mecalonkan diri atau dicalonkan setelah waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ia habis menjalani hukumannya dan sepanjang tidak berhenti atau diberhentikan sebagai Advokat.

 

Pasal 8

Tugas Dan Wewenang Dewan Pimpinan Pusat

 

(1)    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mempunyai tugas dan wewenang:

a.   Melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Advokat dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Anggaran Dasar dan atau Peraturan Rumah Tangga IKADIN.

b.   Melaksanakan segala usaha untuk mencapai tujuan IKADIN.

c.   Melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan.

d.   Memelihara segala kekayaan IKADIN.

e.   Menjaga kerukunan dan kekompakan dalam organisasi IKADIN.

f.    Mengesahkan pendirian DPC dan DPD berikut susunan pengurusnya.

g.   Mengangkat Anggota IKADIN dan menerbitkan Kartu Advokat bagi Anggota Biasa.

h.   Menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS), Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Rapat Pimpinan (Rapim) dan rapat-rapat lainnya yang dianggap perlu.

i.     Mengambil keputusan dan atau kebijakan dalam rangka menjalankan organisasi IKADIN.

j.     Menerbitkan Peraturan Organisasi dan Peraturan Pengurus sebagai peraturan teknis dalam menjalankan program kerja.

k.   Memberikan pertanggungjawaban kepada MUNAS pada akhir masa tugasnya.

(2)    Untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut oleh rapat pleno DPP dapat dijabarkan tugas dan wewenang dari masing-masing pengurus DPP.

(3)    Ketua Umum setelah mendengar rapat pengurus harian DPP, dapat sewaktu-waktu memberhentikan anggota pengurus DPP, yang karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

(4)    Ketua Umum setelah mendengar rapat pengurus harian DPP, dapat sewaktu-waktu mengganti, menambah atau mengisi kekosongan anggota pengurus DPP.

(5)    Apabila Ketua Umum berhalangan tidak dapat melakukan tugas dan wewenangnya, maka dapat menunjuk Wakil Ketua Umum untuk mewakilinya.

(6)    Surat-surat yang bersifat penting dari suatu keputusan atau kebijakan ditandatangani oleh Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal, kecuali untuk tindakan hukum di bidang keuangan DPP diwakili oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum.

(7)    Apabila Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau kedua-duanya berhalangan untuk menandatangani surat, maka dapat digantikan oleh Wakil Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal yang terkait dengan bidang tugas masing-masing.

 

Pasal 9

Peralihan Masa Jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat

(1)    Pengurus DPP yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan dinyatakan demisioner oleh MUNAS, tetap bertugas sampai dengan adanya serah terima jabatan dengan pengurus DPP yang baru hasil MUNAS, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak terbentuknya pengurus DPP yang baru.

(2)    Dalam masa demisioner sampai dengan adanya serah terima jabatan kepada pengurus DPP yang baru, pengurus DPP yang demisioner tidak dapat mengambil keputusan atau kebijakan yang bersifat setrategis.

 

BAB III

DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 10

Pembentukan Dewan Pimpinan Daerah

(1)    Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dibentuk di satu wilayah hukum Pengadilan Tinggi.

(2)    Dalam hal di satu wilayah hukum Pengadilan Tinggi belum siap dibentuk DPD sendiri, maka DPC yang ada dapat bergabung dengan DPD terdekat yang dipilih.

(3)    DPD sedikitnya membawahi 2 (dua) Dewan Pimpinan Cabang.

(4)    Pembentukan kepengurusan DPD dan peresmiannya sesuai dengan Anggaran Dasar.

 

Pasal 11

Syarat-Syarat Menjadi Pengurus DPD

a.      Anggota Biasa;

b.      Menunjukkan dedikasi kepada IKADIN;

c.      Khusus Ketua dan Sekretaris telah pernah menjadi pengurus DPD;

d.      Telah menjalankan praktek sebagai Advokat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

e.      Tidak merangkap sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Advokat dan atau pengurus partai politik, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;

f.       Khusus calon pengurus yang telah pernah dijatuhi hukuman penjara karena terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baru dapat mencalonkan diri atau dicalonkan setelah waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ia habis menjalani hukumannya dan sepanjang tidak berhenti atau diberhentikan sebagai Advokat.

 

Pasal 12

Tugas Dan Wewenang Dewan Pimpinan Daerah

(1)    Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mempunyai tugas dan wewenang:

a.   Melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan atau Peraturan Rumah Tangga dan atau yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

b.   Menjaga kekompakan dan kerukunan anggota IKADIN di tingkat DPD.

c.   Menyelenggarakan rapat-rapat di tingkat DPD.

d.   Mengkoordinasikan jalanya organsisasi dan kegiatan organisasi di antara DPC-DPC yang ada di bawahnya.

e.   Menyelenggarakan Musyawarah Daerah (MUSDA).

f.    Memberikan pertanggungjawaban kepada MUSDA di akhir masa jabatanya.

(2)    Untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya, oleh rapat pengurus DPD dapat dijabarkan tugas dari masing-masing pengurus DPD.

(3)    Rapat pengurus DPD dapat memberhentikan pengurus DPD yang karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menggantinya dengan orang lain yang memenuhi syarat

(4)    Surat-surat yang bersifat penting dari suatu keputusan DPD ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD, kecuali untuk tindakan hukum di bidang keuangan DPD diwakili oleh Ketua dan Bendahara DPD.

(5)    Apabila Ketua atau Sekretaris DPD atau kedua-duanya berhalangan, surat dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD.

 

Pasal 13

Peralihan Jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah

(1)    Pengurus DPD yang telah berakhir masa jabatannya dan dinyatakan demisioner oleh MUSDA tetap menjalankan tugasnya sampai dengan adanya serah terima jabatan dengan pengurus DPD yang baru hasil MUSDA, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terbentuknya pengurus DPD yang baru.

(2)    Dalam masa demisioner sampai dengan adanya serah terima jabatan dengan pengurus DPD yang baru, pengurus DPD yang demisioner tidak dapat mengambil keputusan atau kebijakan yang bersifat stategis.

 

Pasal 14

Pembekuan Dewan Pimpinan Daerah

(1)    DPP berwenang membekukan kepengurusan DPD apabila ternyata DPD yang bersangkutan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Rumah Tangga.

(2)    Dalam hal terjadi pembekuan kepengurusan suatu DPD, maka DPP berwenang menunjuk seorang Caretaker atau lebih yang bertugas menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa untuk memilih Ketua dan Anggota Formateur guna membentuk kepengurusan DPD yang baru, dengan ketentuan bekas Ketua DPD yang dibekukan tidak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan untuk dipilih menjadi Ketua atau Anggota Formatur.

BAB IV

DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 15

Pembentukan Dewan Pimpinan Cabang

(1)    Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dibentuk di satu wilayah hukum Pengadilan Negeri.

(2)    Dalam hal di satu wilayah hukum Pengadilan Negeri belum siap dibentuk DPC, maka Advokat yang ada dapat bergabung menjadi anggota DPC terdekat yang dipilih.

(3)    DPC sedikitnya mempunyai 3 (tiga) orang anggota biasa.

(4)    Pembentukan kepengurusan DPC dan peresmiannya sesuai Anggaran Dasar.

Pasal 16

Syarat-syarat Menjadi Pengurus DPC

a.      Anggota Biasa;

b.      Menunjukkan dedikasi kepada IKADIN;

c.      Khusus Ketua dan Sekretaris telah pernah menjadi pengurus DPC;

d.      Telah menjalankan praktek sebagai Advokat sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;

e.      Tidak merangkap sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Advokat dan atau pengurus partai politik, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;

f.       Khusus calon pengurus yang telah pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baru dapat mencalonkan diri atau dicalonkan setelah waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ia habis menjalani masa hukumannya dan sepanjang tidak berhenti atau diberhentikan sebagai Advokat.

 

Pasal 17

Tugas Dan Wewenang Dewan Pimpinan Cabang

(1)    Dewan Pimpinan Cabang (DPC) mempunyai tugas dan wewenang:

a.   Melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Anggaran dasar dan atau Peraturan Rumah Tangga dan atau tugas dan wewenang diberikan oleh DPP dan atau DPD;

b.   Menjaga kerukunan dan kekompakan anggota IKADIN di tingkat DP;

c.   Menyelenggarakan rapat-rapat di tingkat DPC;

d.   Menyelenggarakan Musyawarah Cabang (MUSCAB;

e.   Memberikan pertanggung jawaban kepada MUSCAB di akhir masa jabatannya.

(2)    Untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya, oleh rapat pengurus DPC dapat dijabarkan tugas dari masing-masing pengurus.

(3)    Rapat pengurus DPC dapat memberhentikan pengurus DPC yang karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menggantinya dengan orang lain yang memenuhi syarat.

(4)    Surat-surat yang bersifat penting dari suatu keputusan DPC ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC, kecuali untuk tindakan hukum di bidang keuangan DPC diwakili oleh Ketua dan Bendahara DPC.

(5)    Apabila Ketua atau Sekretaris DPC atau kedua-duanya berhalangan, surat dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPC.

 

Pasal 18

Peralihan Jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang

(1)    Pengurus DPC yang telah berakhir masa jabatannya dan telah dinyatakan demisioner oleh MUSCAB, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan adanya serah terima jabatan dari pengurus DPC demisioner dengan pengurus DPC baru hasil MUSCAB, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terbentuknya pengurus DPC yang baru.

(2)    Dalam masa demisioner sampai dengan adanya serah terima jabatan dengan pengurus DPC yang baru, pengurus DPC demisioner tidak dapat mengambil keputusan atau kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 19

Pembekuan Dewan Pimpinan Cabang

(1)    DPP berwenang membekukan kepengurusan DPC apabila ternyata DPC yang bersangkutan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Rumah Tangga.

(2)    Dalam hal terjadi pembekuan kepengurusan suatu DPC, maka DPP berwenang menunjuk seorang Caretaker atau lebih yang bertugas menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa untuk memilih Ketua dan Anggta Formateur guna membentuk kepenurusan DPC yang baru, dengan ketentuan bekas Ketua DPC yang dibekukan tidak diboleh mencalonkan diri atau dicalonkan untuk dipilih sebagai Ketua atau Anggota Formateur.

Pasal 20

Pembubaran Dewan Pimpinan Cabang

(1)    DPC dapat dinyatakan bubar oleh DPP setelah berkoordinasi dengan DPD, dengan suatu Surat Keputusan untuk itu dan apabila jumlah anggotanya menjadi kurang dari 3 (tiga) orang.

(2)    Dalam keadaan yang dimaksud dalam ayat (1) maka anggota pengurus DPC yang masih ada melakukan likuidasi kekayaan DPC dan selanjutnya menyerahkan sisa kekayaan yang ada kepada DPP melalui DPD.

(3)    Apabila anggota pengurus DPC yang masih ada tidak melakukan likuidasi, maka DPP bersama-sama DPD dapat membentuk tim likuidasi yang bertugas melakukan pemberesan.

(4)    Apabila suatu DPC dinyatakan bubar, maka anggota DPC yang tersisa menggabungkan diri menjadi anggota DPC terdekat yang dipilih.

 

BAB V

RAPAT RAPAT PENGURUS

Pasal 21

Bentuk Rapat Pengurus

(1)    Bentuk Rapat Pengurus terdiri dari:

a.   Rapat Pengurus Harian

b.   Rapat Pengurus Pleno

c.   Rapat Pengurus Pleno Diperluas

(2)    Pengertian bentuk Rapat Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Anggaran Dasar.

Pasal 22

Penyelenggaraan Rapat Pengurus

(1)    Rapat-rapat pengurus, baik di tingkat DPP, DPD maupun DPC sebagaimana dimaksud Pasal 45 Anggaran Dasar dapat diselenggarakan setiap saat jika diperlukan.

(2)    Rapat Pengurus Harian diselenggarakan untuk membahas dan memutuskan segala sesuatu urusan organisasi yang sifatnya rutine untuk menjalankan roda organisasi sehari-hari di masing-masing tingkatan kepengurusan. Rapat Pengurus harian setidak-tidaknya diselenggarakan setiap bulan sekali di masing-masing tingkatan kepengurusan.

(3)    Rapat Pengurus Pleno diselenggarakan untuk membahas dan memutuskan segala sesuatu urusan organisasi yang keputusannya membebani anggota, baik yang bersifat administrasi maupun finacial atau yang bersifat memilih utusan perseorangan dalam acara organisasi maupun acara di luar organisasi. Rapat Pengurus Pleno diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.

(4)    Rapat Pengurus Pleno Diperluas diselenggarakan untuk membahas dan memutuskan segala sesuatu urusan organisasi yang bersifat strategis, baik di tingkat DPP, DPD maupun DPC sesuai dengan keadaan.

(5)    Rapat Pengurus sah untuk mengambil keputusan jika dihadiri sedikitnya (setengah) dari pengurus yang berhak hadir sesuai ketentuan Pasal 43 Anggaran Dasar.

 

BAB VI

Pasal 23

Hubungan Antara DPP, DPD Dan DPC

(1)    Hubungan antara DPP, DPD dan DPC sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar harus dijaga dapat berjalan secara harmonis.

(2)    Dalam hal terjadi permasalahan antara DPP dengan DPD atau DPP dengan DPC sedapat mungkin diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan jika mufakat tidak tercapai maka penyelesaian masalah yang ada diputuskan oleh DPP setelah mendengar pendapat dari Dewan Penasehat Pusat dan Dewan Penasehat Daerah.

(3)    Dalam hal terjadi permasalahan antara DPD satu dengan DPD yang lain, sedapat mungkin diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan jika mufakat tidak tercapai maka penyelesaian masalah yang ada diputuskan oleh DPP setelah mendengar pendapat dari Dewan Penasehat masing-masing DPD yang mempunyai masalah.

(4)    Dalam hal terjadi permasalahan antara DPD dengan DPC sedapat mungkin diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan jika mufakat tidak tercapaimaka penyelesaian masalah yang ada diputuskan oleh DPP setelah mendengar Dewan Penasehat DPP dan Dewan Penasehat DPC yang mempunyai masalah.

 

BAB VII

Pasal 24

Kekayaan

(1)    Kekayaan IKADIN diperoleh dari uang pangkal/uang pendaftaran anggota, uang iuran anggota, uang sumbangan baik dari anggota atau dari pihak ketiga dan lain-lain kekayaaan yang diperoleh dengan sah.

(2)    Besaran uang pangkal/uang pendaftaran anggota, uang perpanjangan kartu advokat dan biaya cetak kartu tanda pengenal advokat IKADIN dikarenakan hilang atau rusak ditetapkan oleh DPP IKADIN;

(3)    Terhadap anggota dapat dibebani uang iuran anggota yang ditetapkan oleh masing-masing DPC, baik besarnya maupun peruntukannya bagi DPP, DPD dan DPC, setelah mendapatkan persetujuan dari DPP.

(4)    Uang sumbangan baik dari anggota atau dari pihak ketiga dan lain-lain kekayaan yang diperoleh dengan sah, yang didapat oleh DPP, oleh DPD atau oleh DPC menjadi kekayaan masing-masing (tanpa ada pembagian).

(5)    DPP dan masing-masing DPD serta masing-masing DPC berhak mengelola kekayaannya sendiri-sendiri.

 

BAB VIII

KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 25

Kode Etik

(1)    Sepanjang belum ditetapkan lain, Kode Etik yang berlaku bagi seluruh Anggota IKADIN adalah Kode Etik yang disahkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia yang terdiri dari: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat Dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasal modal Indonesaia (HKHPM) pada tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun 2002 (23-Mei-2002) di Jakarta.

(2)    Setiap Anggota IKADIN wajib mentaati ketentuan yang ada dalam Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di atas.

Pasal 26

Tugas Dan Wewenang Dewan Kehormatan

(1)    Dewan Kehormatan Pusat ditetapkan oleh DPP dan Dewan Kehormatan Daerah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat atas usulan dari DPD yang bersangkutan.

(2)    Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat yang menjadi anggota IKADIN.

(3)    Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk membuat, mengesahkan dan memenetapkan tata cara/hukum acara untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik.

(4)    Dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berpedoman pada tata cara/hukum acara yang telah diatur dalam Kode Etik sebagaimana dimaksud Pasal 25 dan atau tata cara/hukum acara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Dewan Kehormatan Pusat.

(5)    Jika terjadi kekosongan anggota Dewan Kehormatan, maka Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau Ketua Dewan Kehormatan Daerah berwenang mengusulkan calon kepada DPP atau DPD yang bersangkutan untuk ditetapkan menjadi pengganti anggota yang kosong.

(6)    Jika terjadi kekosongan Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau Ketua Dewan Kehormatan Daerah, maka anggota Dewan Kehormatan yang masih ada berwenang memilih Ketua dan disampaikan kepada DPP atau DPD yang bersangkutan untuk ditetapkan.

BAB IX

DEWAN PENASEHAT

Pasal 27

Tugas Dan Wewenang Dewan Penasehat

(1)    Dewan Penasehat Pusat ditetapkan oleh DPP, Dewan Penasehat Daerah ditetapkan oleh DPD dan Dewan Penasehat Cabang ditetapkan oleh DPC.

(2)    Ketua dan Anggota Dewan Penasehat masing-masing tingkatan ditetapkan dengan memilih Advokat senior di masing-masing tingkatan.

(3)    Dewan Penasehat di masing-masing tingkatan berwenang memberikan nasehat atau petimbangan, baik diminta maupun tidak diminta, kepada DPP, DPD maupun DPC yang bersangkutan.

(4)    Jika terjadi kekosongan anggota Dewan Penasehat, maka Ketua Dewan Penasehat berwenang mengusulkan calon kepada DPP, DPD atau DPC yang bersangkutan untuk ditetapkan menjadi pengganti anggota yang kosong.

(5)    Jika terjadi kekosongan Ketua, maka anggota Dewan Penasehat yang masih ada berwenang memilih Ketua dan disampaikan kepada DPP, DPD atau DPC yang bersangkutan untuk ditetapkan.

BAB X

Tugas dan Wewenang Dewan Standar Profesi Advokat

Pasal 28

(1)    Dewan Standar Profesi Advokat ditetapkan oleh DPP.

(2)    Ketua dan Anggota Dewan Standar ditetapkan oleh DPP.

(3)    Dewan Satndar Profesi Advokat berwenang menyusun, memelihara dan mengembangkan standar kompetensi advokat dengan cara:

a.   mengidentifikasi kebutuhan standar profesi advokat

b.   menyusun standar profesi advokat;

c.   mengembangkan standar profesi advokat;

d.   mengkaji ulang standar profesi advokat;

(4)    Jika terjadi kekosongan anggota Dewan Standar Profesi Advokat, maka Ketua Dewan Standar Profesi Advokat berwenang mengusulkan calon kepada DPP untuk ditetapkan menjadi pengganti anggota yang kosong;

(5)    Jika terjadi kekosongan Ketua, maka anggota Dewan Standar Profesi Advokat yang masih ada berwenang memilih Ketua dan disampaikan kepada DPP, DPD atau DPC yang bersangkutan untuk ditetapkan.

 

BAB XI

Tugas Dan Wewenang Komisi Pengawas

Pasal 29

(1)       Pelaksanaan pengawasan sehari hari terhadap Advokat dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk IKADIN berdasarkan keputusan Rapat Pleno DPP untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Pleno DPP tersebut;

(2)       Komisi Pengawas di tingkat DPD dibentuk berdasarkan Keputusan Rapat Pleno DPD untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Rapat Pleno DPD;

(3)    Komisi Pengawas di tingkat DPC dibentuk berdasarkan Keputusan Rapat Pleno DPD untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Rapat Pleno DPC;

(4)    Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, pakar/tenaga ahli di bidang hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat;

(5)    Susunan anggota Komisi Pengawas sekurang kurangnya terdiri atas Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan 1 (satu) orang anggota lainnya;

(6)    Penentuan susunan anggota Komisi Pengawas ditentukan sendiri di antara para anggota Komisi Pengawas;

(7)    Dalam hal terjadi lowongan anggota Komisi Pengawas, Rapat Pleno DPP/DPD/DPC akan diadakan untuk mengisi lowongan tersebut untuk sisa masa jabatan Komisi Pengawas pada waktu itu;

(8)    Temuan yang diperoleh Komisi Pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap Advokat diadukan kepada DPP/DPD/DPC dan Dewan Kehormatan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Kode Etik;

(9)    Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan DPP IKADIN.

 

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 30

(1)    Apabila suatu ketentuan dalam Peraturan Rumah Tangga tidak jelas atau apabila timbul perbedaan penafsiran mengenai sesuatu ketentuan, maka hal itu diputus oleh DPP dengan surat keputusan.

(2)    DPP dapat menetapkan suatu kebijakan yang belum atau tidak diatur dalam Peraturan Rumah Tangga dan hal itu dilaporkan dalam rapat kerja serta dipertanggungjawabkan dalam MUNAS berikutnya.

Pasal 31

Peraturan Rumah Tangga ini ditetapkan oleh MUNAS sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Anggaran Dasar dan berlaku sejak ditetapkan.

 

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : Jumat, 23 September 2016

 

 

 

Fiat Justicia Ruat Coelum

  • info@ikadin.or.id - dppikadin@gmail.com
  • Grand Slipi Tower Lt.41 Unit J Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat 11480

 
  • +62 21 29022298
  • +62 21 22534741
Hits Counter
IKADIN Mars