Indonesia                    


Articles of Association (AD)

Find out who and how we are? Subject of who we are and how we got started.

ANGGARAN DASAR

IKATAN ADVOKAT INDONESIA

(IKADIN)

 

 

MUKADIMAH

 

 

1.      Bahwa Negara REPUBLIK INDONESIA adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, dan oleh karena itu setiap orang tanpa dibedakan keyakinan, agama, suku, bangsa, golongan dan kedudukannya wajib tunduk serta menjunjung tinggi hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran bagi setiap orang guna melindungi dan mempertahankan hak-hak asasi manusia yang sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2.      Bahwa Advokat berdasarkan Amandemen ke IV UUD 1945 merupakan salah satu unsur  Penegak Hukum dalam kerangka kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka serta memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya wajib mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mengabdi, mempertahankan dan menegakkan hukum demi tercapainya kepastian hukum yang mencerminkan nilai-nilai hidup yang luhur dalam hati nurani serta kesadaran Hukum Masyarakat.

3.      Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka memerlukan profesi Advokat yang mandiri, bebas dan bertanggung jawab guna mencapai peradilan yang bebas dan bertanggung jawab yang menjadi benteng terakhir dalam menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum dan menjamin serta mempertahankan hak-hak asasi manusia

4.      Bahwa Advokat Indonesia mempunyai kewajiban serta tanggung jawab kemasyarakatan untuk membawakan peranan sebagai penggerak pembangunan yang turut mempelopori pembaruan, pembangunan dan pembentukan hukum sesuai dengan arah serta tujuan pembangunan dan pembinaan hukum sebagai sarana penunjang tercapainya masyarakat adil makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

5.      Bahwa Advokat Indonesia dalam menjalankan profesinya memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, baik di luar maupun di dalam pengadilan, bertanggung jawab serta untuk memperjuangkan asas-asas keadilan dengan melindungi hak-hak asasi manusia meningkatkan kesadaran hukum dengan penuh rasa tanggung jawab didasarkan atas pengabdian dan ilmu  hukum yang didorong oleh cita-cita luhur profesi

 

 


 

ANGGARAN DASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan :

1.      Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat;

2.      Anggaran Dasar adalah anggaran dasar IKADIN yang termuat dalam Akta ini dan sebagaimana di kemudian hari diubah dari waktu ke waktu;

3.      Musyawarah Nasional adalah Forum Tertinggi, untuk mengambil keputusan tertinggi demi kepentingan Organisasi secara Nasional;

4.      Musyawarah Daerah adalah forum tertinggi di tingkat daerah untuk mengambil keputusan demi kepentingan Organisasi di tingkat Provinsi;

5.      Musyawarah Cabang adalah Forum tertinggi di tingkat cabang untuk mengambil keputusan demi kepentingan Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota;

6.      Dewan Pimpinan Pusat disingkat DPP adalah stuktur IKADIN di tingkat pusat, dengan tugas memimpin IKADIN di tingkat Nasional;

7.      Dewan Pimpinan Daerah, disingkat DPD adalah struktur Organisasi IKADIN di tingkat Daerah, dengan tugas memimpin IKADIN di tingkat Provinsi;

8.      Dewan Pimpinan Cabang, disingkat DPC adalah struktur IKADIN di tingkat cabang, dengan tugas memimpin IKADIN di tingkat Kabupaten/Kota;

9.      Dewan Kehormatan adalah alat kelengkapan struktural Organisasi dalam PENGURUS IKADIN yang hanya dibentuk di dua tingkatan Organisasi, yaitu tingkat DPD yang memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik pada tingkat pertama dan di DPP yang memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik pada tingkat Banding atau terakhir, diisi oleh unsur Advokat;

10.   Dewan Penasehat adalah alat kelengkapan struktural Organisasi dalam PENGURUS IKADIN, bersifat kolektif dan kolegial, diisi oleh para Advokat senior (senioren) di semua tingkatan Organisasi, yaitu DPP, DPD dan DPC;

11.   Dewan Pengawas adalah alat kelengkapan struktural Organisasi dalam PENGURUS IKADIN, bersifat kolektif kolegial, diisi oleh para Advokat senior (senioren) yang dibentuk di tingkat DPP;

12.   Dewan Standar Profesi Advokat adalah alat kelengkapan struktural Organisasi dalam PENGURUS IKADIN yang dibentuk ditingkat DPP yang bertanggung jawab dalam menyusun, memelihara dan mengembangkan Standar Profesi Advokat, terdiri dari Advokat Senior dan tenaga ahli/akademisi;

13.   Komisi Pengawas adalah alat kelengkapan non struktural Organisasi dalam PENGURUS IKADIN yang dibentuk di semua tingkatan organisasi, yaitu DPP. DPD dan DPC, merupakan pelaksana pengawasan Advokat sehari-hari dengan tujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan, yang keanggotaannya terdiri atas unsur Advokat Senior, tenaga ahli/akademisi dan tokoh masyarakat;

14.   Dewan Pembina adalah alat kelengkapan non struktural Organisasi dalam PENGURUS IKADIN yang dapat dibentuk di tingkat DPD dan DPC, untuk mengakomodir aspirasi Daerah dan Cabang yang menghendaki agar PENGURUS DPD dan DPC dapat menampung tokoh masyarakat dan atau pejabat di daerah setempat yang peduli dan sangat mendukung perjuangan IKADIN di Daerah dan atau Cabang yang bersangkutan;

15.   Buku Daftar Anggota adalah buku yang berisi daftar Anggota IKADIN sebagaimana di kemudian hari diubah dari waktu ke waktu untuk disesuaikan dengan perubahan jumlah Anggota IKADIN;

16.   Kode Etik adalah kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 Undang-Undang  Advokat, sebagaimana di kemudian hari diubah dari waktu ke waktu;

17.   Tahun Buku adalah periode yang dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender yang sama;

18.   Undang-Undang Advokat adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

 

 

 

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

 

Pasal 2

 

(1)    Organisasi Advokat ini bernama IKATAN ADVOKAT INDONESIA disingkat IKADIN adalah  wadah bagi setiap Advokat yang merupakan Organisasi Profesi dan Perjuangan,  yang bebas dan mandiri serta bertanggung jawab dan mengemban misi luhur para Advokat, untuk turut membangun negara hukum Republik Indonesia serta mengembangkan Advokat yang profesional dan berintegritas;

 

(2)    IKADIN berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dengan kepengurusan di tingkat pusat, di tingkat daerah dan di tingkat cabang, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.

 

Pasal 3

 

(1)    IKADIN didirikan pada tanggal 10 Nopember 1985 dalam Musyawarah Nasional Advokat Indonesia di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan berdasarkan Keputusan Menkumham RI No.AHU-0014142.AH.01.07.TAHUN 2015 tertanggal 6 November 2015;

 

(2)    IKADIN didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

 

 

BAB III

ASAS, MOTTO DAN LAMBANG

 

Pasal 4

 

IKADIN berjuang berasaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

 

Pasal 5

 

(1)  IKADIN berjuang berdasarkan motto “FIAT JUSTITIA, RUAT COELUM” (“Hendaklah Keadilan ditegakkan, Sekalipun Langit akan Runtuh”);

 

(2)  Lambang IKADIN adalah berupa timbangan keadilan yang dilindungi oleh dua bilah pedang, dengan latar belakang lingkaran merah bergerigi 45 (empat puluh lima) yang mengandung tulisan FIAT JUSTITIA RUAT COELUM membentuk setengah lingkaran dengan warna putih dilindungi oleh lima seongkok (dilihat dari sudut muka) yang membentuk lingkaran yang mengandung tulisan berwarna merah IKATAN ADVOKAT INDONESIA dan IKADIN diantara dua bintang bersegi lima dengan latar belakangnya warna putih;

 

(3)  Gambar visual Lambang IKADIN adalah sebagaimana telah terdaftar dalam Daftar Ciptaan pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang Nomor: 034294 tanggal 25 Juni 2007, sebagaimana dimuat dalam Surat Pendaftaran Ciptaan yang diterbitkan oleh Direktur Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Azasi Manusia tanggal 17 Juli 2007.

 

 

BAB IV

TUJUAN DAN USAHA

 

Pasal 6

 

Tujuan IKADIN adalah :

(1)    Menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan serta meningkatkan kesadaran hukum anggota masyarakat dalam Negara Hukum Indonesia

(2)    Menegakkan hak-hak asasi manusia berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

(3)    Menumbuhkan dan memelihara rasa setia kawan di antara para Advokat

(4)    Membela dan memperjuangkan hak dan kepentingan para Advokat dalam menjalankan profesinya

(5)    Turut aktif dalam Pembangunan Hukum Nasional

(6)    Menegakkan hak imunitas Advokat dalam menjalankan profesi

(7)    Meningkatkan profesionalisme moral dan integritas  Advokat sesuai Kode Etik

(8)    Kaderisasi Advokat Indonesia yang profesional dan berintegritas

 

Pasal 7

 

Untuk mencapai tujuan seperti yang diatur dalam Pasal 6 tersebut diatas IKADIN melakukan usaha-usaha antara lain :

a.    Mengangkat Advokat yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat;

b.    Menyelenggarakan Buku Daftar Advokat dan setiap 1 (satu) tahun melaporkan perubahan jumlah Anggota IKADIN kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan perundang-undangan;

c.    Melaksanakan pendidikan profesi Advokat.

d.    Melaksanakan ujian profesi Advokat;

e.    Menetapkan persyaratan kantor Advokat yang dapat menerima calon Advokat yang akan melakukan magang;

f.     Mendorong terbentuknya  satu kode Etik Advokat Indonesia dan mendorong terbentuknya satu Dewan Pengawas  Advokat Indonesia serta satu Dewan Kehormatan untuk seluruh organisasi Advokat di Indonesia;

g.    Menjaga supaya setiap anggota menjunjung tinggi kehormatan profesi Advokat sesuai dengan Kode Etik;

h.    Membentuk Dewan Kehormatan di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;

i.      Memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu membayar honoranium Advokat;

j.      Meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi dan badan-badan lain khususnya dalam bidang hukum;

k.    Usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi profesi Advokat.

 

 

BAB V

K E A N G G O T A A N

 

Pasal 8

 

(1)    Anggota IKADIN terdiri dari :

a.   Anggota Biasa;

b.   Anggota Kehormatan.

(2)    Anggota Biasa adalah Warga Negara Indonesia yang telah diangkat sebagai advokat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat dan terdaftar dalam buku daftar anggota IKADIN;

(3)    Anggota Kehormatan, adalah mereka yang dianggap telah berjasa kepada IKADIN, pengembangan ilmu, khususnya ilmu hukum atau pembangunan hukum Nasional;

(4)    Setiap anggota IKADIN tidak dibenarkan menjadi anggota organisasi profesi Advokat lainnya;

(5)    Hal tersebut pada ayat (4) tidak berlaku bagi anggota kehormatan;

(6)    Pelanggaran terhadap ketentuan Ayat (4) diatas diberhentikan dari keanggotaan IKADIN;

(7)    Tata cara dan syarat menjadi anggota IKADIN diatur dalam Peratutan Rumah Tangga.

 

 

Pasal 9

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

 

(1)    Setiap Anggota wajib menjaga nama baik dan kehormatan profesi Advokat dan wajib menjaga nama baik IKADIN;

(2)    Anggota biasa memiliki hak suara memilih dan dipilih serta hak berbicara;

(3)    Anggota Kehormatan tidak memiliki hak suara memilih dan dipilih, tetapi memiliki hak berbicara;

(4)    Kewajiban dan hak-hak lain dari anggota diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

 

Pasal 10

 

(1)    Keanggotaan Anggota IKADIN berakhir karena :

a.   Meninggal dunia;

b.   Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

c.   Menjadi anggota di Organisasi Advokat lain.

d.   Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan (curatele);

e.   Dikenakan sanksi pemberhentian tetap dari profesinya sebagai Advokat karena melanggar Kode Etik berdasarkan putusan Dewan Kehormatan;

f.    Dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana 4 (empat) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap;

 

(2)  Tata cara pengunduran diri dan pemberhentian sebagai anggota diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

 


 

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI

 

Pasal 11

 

(1)    Struktur organisasi IKADIN adalah :

a.   Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berkedudukan di tempat kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

b.   Dewan Pimpinan Daerah (DPD) berkedudukan di tempat kedudukan Pengadilan Tinggi atau di salah satu tempat yang masuk wilayah suatu Pengadilan Tinggi;

c.   Dewan Pimpinan Cabang (DPC) berkedudukan di tempat kedudukan Pengadilan Negeri atau di salah satu tempat yang masuk wilayah suatu Pengadilan Negeri.

 

(2)    Pembentukan Dewan Pimpinan Pusat dilakukan melalui Musyawarah Nasional;

(3)    Pembentukan Dewan Pimpinan Daerah dilakukan melalui Musyawarah Daerah;

(4)    Pembentukan Dewan Pimpinan Cabang dilakukan melalui Musyawarah Cabang;

(5)    Peresmian Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan Surat Keputusan.

 

Pasal 12

DEWAN PIMPINAN PUSAT

 

(1)    Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari: seorang Ketua Umum dibantu sedikitnya 2 (dua) orang Wakil Ketua Umum, seorang Sekretaris Jenderal dibantu sedikitnya 2 (dua) orang Wakil Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara Umum dibantu sedikitnya 2 (dua) orang Wakil Bendahara Umum dan Ketua-Ketua Bidang sesuai kebutuhan;

(2)    Oleh Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pengawas, Dewan Standar Profesi Advokat dan Komisi Pengawas;

(3)    Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mewakili IKADIN di dalam dan di luar Pengadilan, kecuali untuk tindakan hukum di bidang keuangan IKADIN diwakili oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum;

(4)    Syarat-syarat untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat diatur dalam Peraturan Rumah Tangga;

(5)    Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan Pusat diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

 

 

Pasal 13

DEWAN PIMPINAN DAERAH

 

(1)    Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari: seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara, yang masing-masing dapat dibantu satu orang wakil atau lebih dan Ketua- Ketua Bidang sesuai kebutuhan;

(2)    Oleh Dewan Pimpinan Daerah ditetapkan Dewan Penasehat Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;

(3)    Ketua dan Sekretaris mewakili Dewan Pimpinan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan, kecuali untuk tindakan hukum di bidang keuangan DPD diwakili oleh Ketua dan Bendahara DPD;

(4)    Syarat-syarat untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah diatur dalam Peraturan Rumah Tangga;

(5)    Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan Daerah diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

 

 

 

Pasal 14

DEWAN PIMPINAN CABANG

 

(1)    Dewan Pimpinan Cabang (DPC) terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara, yang masing-masing dapat dibantu oleh satu orang wakil atau lebih  dan Ketua-Ketua Bidang sesuai kebutuhan;

(2)    Oleh Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan Dewan Penasehat Cabang;

(3)    Ketua dan Sekretaris mewakili Dewan Pimpinan Cabang di dalam dan di luar Pengadilan, kecuali untuk tindakan hukum di bidang keuangan DPC diwakili oleh Ketua dan Bendahara DPC;

(4)    Syarat-syarat untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Cabang diatur dalam Peraturan Rumah Tangga;

(5)    Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan Cabang diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

 

 

BAB VII

MASA JABATAN PENGURUS

 

Pasal 15

 

(1)    Masa Jabatan kepengurusan IKADIN adalah :

a.   Dewan Pimpinan Pusat selama 5 (lima) tahun, setelah dipilih oleh Musyawarah Nasional (MUNAS);

b.   Dewan Pimpinan Daerah selama 4 (empat) tahun, setelah dipilih melalui Musyawarah Daerah (MUSDA) dan diresmikan oleh Dewan Pimpinan Pusat;

c.   Dewan Pimpinan Cabang selama 3 (tiga) tahun, setelah dipilih oleh Musyawarah Cabang (MUSCAB) dan diresmikan oleh  Dewan Pimpinan Pusat;

 

(2)  Pengurus DPP, DPD DAN DPC IKADIN yang masa jabatannya telah berakhir, dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan pengurus tidak dapat diangkat untuk lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut untuk jabatan yang sama;

 

(3)  Jabatan Pengurus DPP, DPD dan DPC berakhir dengan sendirinya jika yang bersangkutan:

a.   meninggal dunia;

b.   mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

c.   dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele);

d.   dikenakan sanksi pemberhentian tetap dari profesinya sebagai Advokat karena melanggar Kode Etik berdasarkan putusan Dewan Kehormatan;

e.   dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana lima (5) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap;

f.    Menjadi pengurus pada organisasi advokat lain;

g.   diberhentikan atas dasar keputusan Munas;

h.   telah berakhir masa jabatannya.

 

(4)    Pengurus DPP, DPD dan DPC yang mengundurkan diri dari jabatannya harus memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis sekurang kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada DPP.

 

 

 

BAB VIII

MUSYAWARAH NASIONAL

 

Pasal 16

 

(1)    Kekuasaan Tertinggi IKADIN adalah pada MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS), baik MUNAS berkala maupun MUNAS Luar Biasa (MUNASLUB);

(2)    MUNAS diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat;

(3)    MUNAS berkala diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada akhir masa jabatan Dewan Pimpinan Pusat.

 

Pasal 17

 

(1)    MUNAS Luar Biasa (MUNASLUB) diadakan setiap saat apabila ada hal-hal mendesak yang harus diputuskan oleh MUNAS atas permintaan tertulis kepada Dewan Pimpinan Pusat dari sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah DPD yang didukung oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah DPC, yang telah tercatat di DPP;

(2)    Segala sesuatu yang berlaku pada MUNAS berkala, berlaku pula pada MUNASLUB.

 

Pasal 18

HAK SUARA DALAM MUNAS

 

(1)    Yang memiliki Hak Suara dalam MUNAS adalah  DPP demisioner dan Utusan DPD serta utusan DPC,  dengan  ketentuan sebagai berikut :

a.    DPP IKADIN demisioner  memiliki 1 (satu) hak suara;

b.    Setiap DPD IKADIN masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara;

c.    Setiap DPC IKADIN masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara.

 

(2)    Pemberian suara oleh DPP demisioner diwakili oleh Ketua Umum demisioner atau wakilnya yang diberi surat kuasa khusus untuk itu;

(3)    Nama-nama utusan DPD dan DPC disampaikan kepada Panitia MUNAS dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPD atau DPC yang bersangkutan;

(4)    Pemberian suara dilakukan secara terbuka, kecuali pemberian suara yang memilih orang dilakukan secara tertutup.

 

Pasal 19

PANGGILAN MUNAS

 

(1)    MUNAS diadakan dengan panggilan tertulis dari atau atas nama Dewan Pimpinan Pusat dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan;

(2)    Panggilan disampaikan kepada semua Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 20

QUORUM  MUNAS

 

(1)    MUNAS adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2  (setengah) dari  jumlah DPD dan 1/2   (setengah) dari jumlah DPC,  yang diwakili oleh utusan dari setiap DPD dan DPC  yang telah tercatat di DPP;

(2)    Apabila quorum tidak dicapai pada saat sidang dibuka, maka MUNAS diundurkan untuk waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam, kemudian MUNAS dibuka kembali dengan tidak terikat oleh quorum lagi, dan MUNAS dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah sepanjang telah  sesuai dengan Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga dan Tata Tertib MUNAS.

 

Pasal 21

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

 

Pengambilan keputusan dalam MUNAS pada prinsipnya dilakukan secara musyawarah mufakat (aklamasi) dan apabila aklamasi tidak tercapai  maka dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak biasa dari utusan yang hadir pada saat dilakukan pengambilan keputusan

 

Pasal 22

SIDANG - SIDANG MUNAS

 

(1)    Sidang-sidang pada MUNAS adalah Sidang Pleno dan Sidang Komisi;

(2)    Sidang Pleno  MUNAS untuk pengesahan Tata Tertib dan Jadwal Acara serta memilih Pimpinan Sidang  Pleno Tetap dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara yaitu Ketua dan Anggota Steering Committee (SC).

(3)    Komposisi Pimpinan Sidang PlenoTetap sesuai Tata Tertib yang disahkan dalam MUNAS;

(4)    Sidang Pleno memutuskan pembentukan Komisi-Komisi sesuai Tata Tertib yang disahkan dalam MUNAS;

(5)    Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh peserta Sidang Komisi;

(6)    Hasil-hasil sidang Komisi dilaporkan kepada Sidang Pleno untuk diambil keputusan.

 

 

Pasal 23

ACARA MUNAS

 

(1)    Acara pada MUNAS adalah :

a.    Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat mengenai kinerja selama masa jabatannya, termasuk perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;

b.    Membahas dan memutuskan Garis Besar Program Kerja untuk pengurus DPP periode berikutnya;

c.    Memilih Ketua Umum dan Formateur untuk membentuk DPP periode berikutnya;

d.    Hal-hal  lain yang dianggap penting untuk diputuskan dalam MUNAS.

(2)    Acara pada MUNASLUB adalah membahas dan memutuskan hal-hal yang penting yang mendesak, yang  menjadi agenda MUNASLUB.

 

 

 

 

 

 

Pasal 24

PEMILIHAN KETUA UMUM DAN ANGGOTA FORMATUR

 

(1)    Pemilihan Ketua Umum:

a.    MUNAS memilih Ketua Umum, baik secara aklamasi atau melalui pemungutan suara;

b.    Dalam hal MUNAS memilih Ketua Umum melalui pemungutan suara, maka setiap calon Ketua  Umum wajib didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) DPD dan 5 (lima) DPC;

c.    Calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum;

d.    Ketua Umum terpilih otomatis menjadi Ketua Formateur.

 

(2)    Pemilihan Anggota Formatur :

a.    MUNAS memilih Anggota Formatur sebanyak 6 (enam) orang, baik secara aklamasi atau   melalui pemungutan suara;

b.    Dalam hal MUNAS memilih Anggota Formatur melalui pemungutan suara, maka setiap calon Anggota Formatur wajib didukung oleh sekurang kurangnya 1 (satu) DPD dan 3 (tiga) DPC;

c.    Calon Anggota Formatur yang memperoleh suara terbanyak ke 1 (satu) sampai dengan ke 6  (enam) ditetapkan sebagai Anggota Formatur.

 

(3)    Ketua Umum terpilih/Ketua Formatur bersama-sama  Anggota Formatur terpilih yang telah ditetapkan sebagai Formatur bertugas menyusun dan menetapkan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pengawas, Dewan Standar Profesi Advokat dan Komisi Pengawas;

 

(4)    Masa Tugas Formatur ditetapkan oleh MUNAS.

 

 

BAB IX

MUSYAWARAH DAERAH

 

Pasal 25

 

(1)    Musyawarah Daerah (MUSDA) di selenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah;

(2)    MUSDA diadakan setiap 4 (empat) tahun sekali dengan agenda :

a.     Laporan pertanggungjawaban kinerja Dewan Pimpinan Daerah, termasuk perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;

b.     Membahas dan memutuskan Garis Besar Program Kerja untuk pengurus periode berikutnya;

c.     Memilih Ketua dan Anggota Formateur untuk membentuk Dewan Pimpinan- Daerah periode berikutnya;

d.     Agenda lain yang dianggap penting untuk dibahas dan diputuskan oleh MUSDA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 26

HAK SUARA DALAM MUSDA

 

(1)    Yang memiliki hak suara MUSDA adalah :

a.    Dewan Pimpinan Daerah demisioner yang memiliki 1 (satu) hak suara;

b.    Setiap utusan DPC IKADIN memiliki 1 (satu) hak suara;

(2)    Pemberian suara oleh Dewan Pimpinan Daerah demisioner diwakili oleh Ketua demisioner atau wakilnya yang sah untuk itu;

(3)    Penentuan utusan DPC sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf b diatas ditentukan dalam rapat yang khusus diadakan untuk itu oleh masing-masing DPC;

(4)    Nama-nama utusan DPC berdasarkan rapat sebagaimana diatur dalam ayat (3) diatas harus disampaikan kepada Panitia MUSDA dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPC yang bersangkutan;

(5)    Pemberian suara dilakukan secara terbuka, kecuali pemberian suara yang memilih orang    dilakukan secara tertutup.

 

 

Pasal 27

PANGGILAN MUSDA

 

(1)    MUSDA diadakan dengan pemanggilan dari atas nama Dewan Pimpinan Daerah dalam waktu sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan;

(2)    Pemanggilan disampaikan kepada semua Dewan Pimpinan Cabang yang telah terdaftar.

 

Pasal 28

QUORUM MUSDA

 

(1)    MUSDA adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah DPC yang telah terdaftar;

(2)    Apabila quorum tidak tercapai pada saat sidang dibuka, maka MUSDA diundurkan untuk waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) jam, kemudian MUSDA dibuka kembali dengan tidak terikat oleh quorum lagi dan MUSDA dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.

 

Pasal 29

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

 

Pengambilan keputusan dalam MUSDA pada prinsipnya dilakukan secara musyawarah mufakat (aklamasi) dan apabila aklamasi tidak tercapai, maka dilakukan dengan pemungutan suara  terbanyak biasa dari utusan yang hadir pada saat dilakukan pengambilan keputusan.

 

Pasal 30

SIDANG-SIDANG

 

(1)    Sidang-sidang pada MUSDA adalah Sidang Pleno dan Sidang Komisi;

(2)    Sidang Pleno MUSDA untuk pegesahan Tata Tertib dan Jadwal Acara serta memilih Pimpinan Sidang Pleno Tetap dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara yaitu Ketua dan Anggota Steering Committee (SC);

(3)    Komposisi Pimpinan Sidang Pleno Tetap sesuai Tata Tertib yang disahkan dalam MUSDA;

(4)    Sidang Pleno memutuskan pembentukan Komisi-Komisi sesuai Tata Tertib yang disahkan dalam MUSDA;

 

(5)    Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh peserta sidang Komisi;

(6)    Hasil-hasil Sidang Komisi dilaporkan kepada Sidang Pleno untuk diambil keputusan.  

 

Pasal 31

PEMILIHAN KETUA DAN ANGGOTA FORMATUR

 

(1)    Pemilihan Ketua :

a.    MUSDA memilih Ketua, baik secara aklamasi maupun melalui pemungutan suara;

b.    Dalam hal MUSDA memilih Ketua melalui pemungutan suara, maka setiap calon Ketua wajib didukung sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) DPC;

(2)    Pemilihan Anggota Formatur :

a.   MUSDA memilih Anggota Formatur sebanyak 4 (empat) orang, baik secara aklamasi atau melalui pemungutan suara;

b.   Dalam hal MUSDA memilih Anggota Formatur melalui pemungutan suara, maka setiap calon Anggota Formatur wajib didukung sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) DPC;

c.   Calon Anggota Formatur yang memperoleh suara terbanyak ke 1 (satu) sampai dengan  ke 4 (empat) ditetapkan sebagai Anggota Formatur.

(3)    Ketua terpilih/Ketua Formatur bersama-sama Anggota Formatur terpilih yang telah ditetapkan sebagai Formatur bertugas menyusun dan menetapkan pengurus Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Penasehat Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;

(4)    Masa tugas Formatur ditetapkan oleh MUSDA.

 

Pasal 32

MUSDA LUAR BIASA

 

(1)    Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) dapat diadakan setiap saat apabila ada hal-hal mendesak yang harus diputuskan atas permintaan tertulis dari Dewan Pimpinan Cabang dari sekurang-kurangnya 1/2  (setengah) dari jumlah DPC yang telah terdaftar di DPD;

(2)    Segala sesuatu yang berlaku pada MUSDA, berlaku pula pada MUSDALUB.

 

 

BAB X

 

Pasal 33

MUSYAWARAH CABANG

 

(1)    Musyawarah Cabang (MUSCAB) diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang;

(2)    Musyawah Cabang diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan agenda :

a.   Laporan pertanggungjawaban kinerja Dewan Pimpinan Cabang, termasuk perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;

b.   Laporan Dewan Penasehat Cabang;

c.   Membahas dan memutuskan Garis Besar Program Kerja untuk pengurus DPC periode berikutnya;

d.   Memilih Ketua dan Formatur untuk membentuk DPC periode berikutnya;

e.   Agenda lain yang dianggap penting untuk dibahas dan diputuskan oleh MUSCAB.

 

 

 

 

 

 

Pasal 34

HAK SUARA DALAM MUSCAB

 

(1)    Yang memililki hak suara dalam MUSCAB adalah setiap anggota biasa yang telah tercatat pada Dewan Pimpinan Cabang;

(2)    Pemberian suara dilakukan oleh setiap anggota biasa yang telah diatur dalam tata tertib MUSCAB.

 

Pasal 35

PENGAMBILAN MUSCAB

 

MUSCAB diadakan dengan pemanggilan tertulis dari atau atas nama Dewan Pimpinan Cabang kepada setiap anggota biasa dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penyelenggaraan.

 

Pasal 36

QUORUM MUSCAB

 

(1)    MUSCAB adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota biasa  yang telah tercatat pada cabang;

(2)    Apabila quorum tidak tercapai pada saat sidang dibuka, maka MUSCAB diundurkan untuk waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) jam, kemudian MUSCAB dibuka kembali dengan tidak terikat oleh quorum lagi dan MUSDA dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah.

 

Pasal 37

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

 

Pengambilan keputusan dalam MUSCAB pada prinsipnya di lakukan secara musyawarah mufakat (aklamasi) dan apabila aklamasi tidak tercapai, maka dilakukan dengan pemungutan suara  terbanyak biasa dari anggota yang hadir pada saat dilakukan pengambilan keputusan.

 

Pasal 38

SIDANG-SIDANG MUSCAB

 

(1)    Sidang-sidang pada MUSCAB adalah Sidang Pleno dan Sidang Komisi;

(2)    Sidang Pleno MUSCAB untuk pengesahan Tata Tertib dan Jadwal Acara serta memilih Pimpinan Sidang Pleno Tetap dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara yaitu Ketua dan Anggota Stairing Committe (SC);

(3)    Komposisi Pimpinan Sidang Pleno Tetap sesuai Tata Tertib yang disahkan dalam MUSCAB;

(4)  Sidang Pleno memutuskan pembentukan Komisi-Komisi sesuai Tata Tertib yang disahkan dalam MUSCAB;

(5)  Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh peserta sidang Komisi;

(6)  Hasil-hasil sidang Komisi dilaporkan kepada Sidang Pleno untuk diambil keputusan.

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 39

PEMILIHAN KETUA DAN ANGGOTA FORMATUR

 

(1)    Pemilihan Ketua :

a.    MUSCAB  memilih Ketua, baik secara aklamasi atau melalui pemungutan suara;

b.    Dalam hal MUSCAB memilih Ketua melalui pemungutan suara, maka setiap calon Ketua  wajib didukung sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota;

c.    Calon Ketua  yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua;

d.    Ketua terpilih otomatis menjadi Ketua Formatur

 

(2)    Pemilihan Anggota Formatur :

a.   MUSCAB memilih Anggota Formatur sebanyak 4 (empat) orang, baik secara aklamasi atau melalui pemungutan suara;

b.   Dalam hal MUSCAB memilih Anggota Formatur melalui pemungutan suara, maka setiap calon Anggota Formatur wajib didukung oleh sekurang kurangnya 3 (satu) Anggotanya;

c.   Calon Anggota Formatur yang memperoleh suara terbanyak ke 1 (satu) sampai dengan ke 4 (empat) ditetapkan sebagai Anggota Formatur;

 

(3)  Ketua terpilih/Ketua Formatur bersama-sama Anggota Formatur terpilih yang telah ditetapkan sebagai Formatur bertugas menyusun dan menetapkan Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Penasehat Cabang;

 

(4)  Masa tugas Formatur ditetapkan oleh MUSCAB.

 

Pasal 40

MUSCAB LUAR BIASA

 

(1)    Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB) dapat diadakan setiap saat apabila ada hal hal mendesak yang harus diputuskan atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota biasa yang tercatat di DPC;

(2)    Segala sesuatu yang berlaku pada MUSCAB berlaku pula pada MUSCABLUB.

 

 

BAB XI

RAPAT KERJA

 

Pasal 41

RAPAT KERJA NASIONAL

 

(1)    Dewan Pimpinan Pusat mengadakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dengan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya  1 (satu) kali dalam setahun;

(2)    RAKERNAS membahas dan memutuskan tentang pelaksanaan program-program kerja yang telah diputuskan oleh MUNAS;

(3)    Keputusan RAKERNAS diambil secara musyawarah dan mufakat (aklamasi) dan apabila tidak tercapai mufakat, maka dilakukan dengan pemungutan suara  terbanyak biasa dari peserta yang hadir pada saat dilakukan pengambilan keputusan;

(4)    Keputusan-keputusan yang diambil dalam RAKERNAS ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

 

 

 

 

Pasal 42

RAPAT KERJA DAERAH

 

(1)    Dewan Pimpinan Daerah mengadakan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) dengan Dewan Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;

(2)    RAKERDA membahas dan memutuskan tentang pelaksanaan program-program kerja yang telah diputuskan oleh MUSDA;

(3)    Keputusan RAKERDA diambil secara musyawarah dan mufakat (aklamasi) dan apabila tidak tercapai mufakat, maka dilakukan dengan pemungutan suara  terbanyak biasa dari peserta yang hadir pada saat dilakukan pengambilan keputusan;

(4)    Keputusan-keputusan yang diambil dalam RAKERDA ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah.

 

Pasal 43

RAPAT KERJA CABANG

 

(1)    Dewan Pimpinan Cabang mengadakan Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) dengan anggota cabang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;

(2)    RAKERCAB membahas dan memutuskan tentang pelaksanaan program-program kerja yang telah diputuskan oleh MUSCAB;

(3)    Keputusan RAKERCAB diambil secara musyawarah dan mufakat (aklamasi) dan apabila tidak tercapai mufakat, maka dilakukan dengan pemungutan suara  terbanyak biasa dari peserta yang hadir pada saat dilakukan pengambilan keputusan;

(4)    Keputusan-keputusan yang diambil dalam RAKERCAB ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang.

 

Pasal 44

RAPAT PIMPINAN NASIONAL

 

(1)    Dewan Pimpinan Pusat mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) yang dihadiri oleh DPP dan seluruh Pimpinan (Ketua/Sekretaris) DPD, yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan IKADIN;

(2)    RAPIMNAS membahas dan memutus hal-hal yang dianggap strategis bagi kepentingan IKADIN;

(3)    Keputusan-keputusan yang diambil dalam RAPIMNAS ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

 

 

BAB XII

RAPAT-RAPAT PENGURUS

Pasal 45

 

(1)    Rapat-rapat pengurus terdiri dari :

a.   Rapat Pengurus Harian;

b.   Rapat Pengurus Pleno;

c.   Rapat Pengurus Pleno Diperluas.

(2)    Rapat Pengurus Harian adalah rapat pengurus yang dihadiri oleh pengurus harian yang terdiri dari: Ketua Umum/Ketua, Sekretaris Jenderal/Sekretaris dan Bendahara Umum/Bendahara di masing-masing tingkatan;

(3)    Rapat Pengurus Pleno adalah rapat pengurus yang dihadiri oleh pengurus harian dan Ketua-Ketua Bidang beserta anggotanya;

(4)    Rapat Pengurus Pleno Diperluas adalah :

a.   Rapat Pengurus Pleno DPP yang dihadiri oleh Dewan Penasehat dan atau Dewan Kehormatan;

b.   Rapat Pengurus Pleno DPD yang dihadiri oleh Dewan Penasehat Daerah dan atau Dewan Kehormatan Daerah;

c.   Rapat Pleno DPC yang dihadiri oleh Dewan Penasehat Cabang.

(5)  Hal-hal lain mengenai penyelenggaraan Rapat Pengurus diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

 

BAB XIII

HUBUNGAN ANTARA DPP, DPD DAN DPC

Pasal 46

(1)    Dewan Pimpinan Pusat didalam menjalankan tugasnya sehari-hari adalah berdasarkan garis kebijaksanaan yang ditentukan oleh MUNAS yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam IKADIN;

(2)    Setiap Keputusan Dewan Pimpinan Pusat wajib ditaati dan dijalankan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang;

(3)    Dewan Pimpinan Daerah  dan Dewan Pimpinan Cabang dalam menjalankan kebijakan sehari-hari dan dalam membuat keputusan tidak boleh bertentangan dengan keputusan atau kebijakan Dewan Pimpinan Pusat;

(4)    Setiap anggota Dewan Pimpinan Pusat berhak untuk hadir dalam semua rapat-rapat Dewan Pimpinan  Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang;

(5)    Hal-hal lebih lanjut mengenai hubungan antara DPP, DPD dan DPC diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

 

BAB XI

K E K A Y A A N

Pasal 47

(1)    Kekayaan IKADIN terdiri dari uang pangkal, uang iuran, uang sumbangan dan lain-lain kekayaan yang diperoleh dengan sah;

(2)    Ketentuan lebih lanjut tentang kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

 

BAB XII

KODE ETIK ADVOKAT DAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 48

(1)    Untuk menjaga martabat Advokat, maka setiap anggota IKADIN wajib mematuhi Kode Etik Advokat Indonesia;

(2)    Setiap anggota IKADIN yang melanggar Kode Etik dapat diadili oleh Dewan Kehormatan terlepas dari jabatan/kedudukan apapun yang dijabatnya dalam organisasi maupun anggota biasa.

 

Pasal 49

(1)    Untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik Advokat di DPP diadakan Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan Daerah;

(2)    Untuk memeriksa dan memutus adanya pelanggaan Kode Etik, Dewan Kehormatan membentuk Majelis Kehormatan;

(3)    Masa jabatan Dewan Kehormatan Pusat sama dengan masa jabatan  Dewan Pimpinan Pusat, dan masa jabatan  Dewan Kehormatan Daerah  sama dengan masa jabatan Dewan Pimpinan Daerah;

(4)    Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, tetapi harus selalu berjumlah ganjil;

(5)    Tugas dan wewenang Dewan Kehormatan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

 

 

 

 

BAB XIV

PENGAWASAN DAN KOMISI PENGAWAS

Pasal 50

(1)    Pengawasan terhadap Advokat anggota IKADIN dilakukan oleh Komisi Pengawas;

(2)    Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi Kode Etik dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang mengatur mengenai Advokat;

(3)    Tugas dan wewenang Komisi Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga.

 

BAB XVI

DEWAN PENASEHAT

Pasal 51

 

(1)    Dewan Pimpinan Pusat dibantu oleh Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dibantu oleh  Dewan Penasehat Daerah dan  Dewan Pimpinan Cabang dibantu Dewan Penasehat Cabang;

(2)    Dewan Penasehat pada masing-masing tingkatan dapat memberikan nasehat, baik diminta maupun tidak, kepada Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang;

(3)    Dewan Penasehat terdiri dari sekurang-kurangnya dari 5 (lima) orang di Pusat dan 3 (tiga) orang di Daerah dan Cabang, tetapi selalu harus berjumlah ganjil;

(4)    Masa jabatan Dewan Penasehat Pusat sama dengan masa jabatan Dewan Pimpinan Pusat,  masa jabatan Dewan Penasehat  Daerah  sama dengan masa jabatan Dewan Pimpinan Daerah dan masa jabatan Dewan Penasehat Cabang sama dengan masa jabatan Dewan Pimpinan Cabang;

(5)    Tugas dan wewenang Dewan Penasehat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga.

 

BAB XVII

PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 52

(1)    Peraturan Rumah Tangga tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini;

(2)    Peraturan Rumah Tangga ditetapkan oleh MUNAS atau MUNASLUB.

 

BAB XVIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 53

Perubahan  Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui MUNAS atau MUNASLUB;

 

BAB XIX

TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

PASAL 54

Tahun buku IKADIN dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember pada tahun berjalan. Buku IKADIN ditutup, pada setiap akhir bulan Desember.

PASAL 55

(1)   DPP, DPD dan DPC wajib menyusun Laporan Tahunan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku IKADIN.Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu)  memuat sekurang-kurangnya:

a.   Laporan Kinerja dan Keuangan IKADIN untuk tahun buku sebelumnya;

b.   Ihtisar Laporan Keuangan Tahunan IKADIN disusun sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan.

(2)    Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (untuk DPP), Ketua dan Sekretaris (untuk DPD dan DPC);

(3)    Laporan Tahunan disahkan oleh rapat pengurus masing-masing tingkat kepengurusan sebelum ditandatangani;

(4)    Laporan Tahunan wajib disampaikan DPP dalam Rapat Pimpinan Nasional;

(5)    Laporan Tahunan wajib disampaikan DPD dalam Rapat Pimpinan Daerah dan selanjutnya disampaikan kepada DPP secara tertulis;

(6)    Laporan Tahunan wajib disampaikan DPC dalam Rapat Pimpinan Cabang dan selanjutnya disampaikan kepada DPD dan DPP secara tertulis.

 

 

BAB XX

P E M B U B A R A N

Pasal 56

 

(1)    Pembubaran IKADIN harus diputuskan dalam MUNAS LUAR BIASA yang khusus diadakan untuk maksud itu;

(2)    MUNAS LUAR BIASA tersebut adalah sah, apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang yang telah terdaftar di DPD;

(3)    Apabila quorum tidak tercapai pada saat sidang dibuka, maka MUNAS LUAR BIASA tersebut diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) jam, jika sesudah dibuka kembali ternyata quorum tetap tidak tercapai, maka diadakan lagi pengunduran  untuk waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) jam. Jika sesudah pengunduran berturut-turut untuk waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali 12 (dua belas) jam tersebut quorum tetap tidak tercapai, maka MUNAS LUAR BIASA yang khusus diadakan untuk pembubaran IKADIN tersebut tidak sah dan dianggap batal;

(4)    Pembubaran IKADIN dalam MUNAS LUAR BIASA menurut ketentuan ketentuan di atas  adalah sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara peserta MUNAS LUAR BIASA.

 

 

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

(1)    Apabila timbul perbedaan tafsiran terhadap suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau Peraturan Rumah Tangga, maka hal ini diputus oleh Dewan Pimpinan Pusat setelah mendengar pendapat Dewan Penasehat Pusat;

(2)    Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga melalui Peraturan Organisasi maupun Keputusan Dewan Pimpinan Pusat IKADIN;

(3)    Hal-hal yang telah dikerjakan dan atau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat IKADIN harus dipertanggungjawabkan dalam MUNAS berikutnya.

 

PASAL 58

Anggaran Dasar ini merupakan hasil perubahan kedua terhadap Anggaran Dasar yang ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2011.

 

Ditetapkan di   : Yogyakarta

Tanggal           : Jumat, 23 September 2016             

                                                                                               

Fiat Justicia Ruat Coelum